Gunungkidul TV – Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kabupaten Gunungkidul kembali memantik perhatian publik.

Dari target yang dipatok sebesar Rp33,5 miliar, realisasi pendapatan sepanjang tahun hanya mencapai sekitar Rp30,4 miliar. Selisih lebih dari Rp3 miliar ini tentu bukan angka kecil, terlebih bagi daerah yang selama ini menjadikan pariwisata sebagai salah satu tulang punggung ekonomi.

Namun di balik angka-angka tersebut, muncul pertanyaan penting: di mana sebenarnya letak persoalannya?

Selama ini, isu kegagalan target PAD kerap dibingkai dengan narasi kebocoran di tingkat bawah. Petugas lapangan, pengelola teknis, hingga juru pungut retribusi di objek wisata sering kali menjadi sasaran kecurigaan. Padahal, fakta di lapangan tidak sesederhana itu.

Di banyak destinasi wisata Gunungkidul, mekanisme penarikan retribusi telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Petugas bekerja berdasarkan sistem, aturan, dan target operasional yang ketat, dengan kewenangan yang sangat terbatas. Ruang improvisasi nyaris tidak ada. Artinya, jika pendapatan tak mencapai target, menyederhanakan masalah dengan menuding petugas lapangan jelas bukan solusi yang adil maupun tepat sasaran.

Justru, persoalan ini membuka ruang evaluasi yang lebih mendasar: apakah target PAD yang ditetapkan sudah benar-benar berpijak pada realitas?

Penetapan target pendapatan idealnya berbasis data riil mulai dari tren kunjungan wisatawan, daya beli masyarakat, hingga kondisi ekonomi nasional yang fluktuatif. Target yang terlalu optimistis, tanpa mempertimbangkan variabel eksternal seperti cuaca ekstrem, penurunan daya beli, atau perubahan pola wisata, berpotensi menciptakan kesan gagal, meskipun kinerja lapangan sejatinya stabil.

Di sisi lain, model pengelolaan pariwisata Gunungkidul juga patut dikaji ulang. Hingga kini, sebagian besar objek wisata masih bertumpu pada pendapatan dari tiket masuk. Ketergantungan pada retribusi semata membuat PAD rentan stagnan, terutama ketika jumlah kunjungan tidak tumbuh signifikan. Minimnya inovasi produk wisata dan rendahnya nilai tambah yang ditawarkan membuat potensi ekonomi kawasan belum tergarap optimal.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah sistem pencatatan dan integrasi pendapatan. Bukan kebocoran di tingkat bawah, melainkan lemahnya integrasi data antarinstansi yang justru berpotensi membuat sebagian pendapatan tidak tercatat secara maksimal. Sistem digital yang belum sepenuhnya terhubung menyulitkan pemantauan PAD secara real time dan akurat, sehingga potensi kehilangan data pendapatan bisa terjadi tanpa disadari.

Lebih jauh, PAD pariwisata sejatinya tidak hanya bersumber dari tiket masuk. Parkir, usaha jasa wisata, aktivitas UMKM, hingga kerja sama pengelolaan kawasan merupakan bagian dari ekosistem pariwisata yang bernilai ekonomi tinggi. Sayangnya, skema kolaboratif antara pemerintah daerah, BUMD, dan pelaku usaha masih belum optimal. Banyak potensi pendapatan yang seharusnya bisa menjadi pemasukan daerah justru berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang kuat.

Gagalnya capaian target PAD pariwisata Gunungkidul semestinya menjadi momentum refleksi bersama. Bukan untuk mencari kambing hitam di tingkat bawah, melainkan untuk membenahi arah kebijakan dan sistem pengelolaan secara menyeluruh. Selama evaluasi masih berfokus pada petugas lapangan, masalah struktural akan terus berulang.

Gunungkidul memiliki kekayaan wisata yang luar biasa. Tantangannya kini bukan sekadar menarik wisatawan, melainkan membangun sistem pariwisata yang sehat, terintegrasi, dan berkelanjutan agar potensi besar tersebut benar-benar mampu menjadi penopang utama Pendapatan Asli Daerah di masa depan. (Red)