Gunungkidul TV – Aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh tim yang mengatasnamakan perusahaan telekomunikasi milik negara memantik perhatian publik di sejumlah ruas jalan Kabupaten Gunungkidul, Rabu (25/2/2026). Empat titik pekerjaan terpantau berlangsung di lokasi strategis wilayah Kota Wonosari.

Titik pengeboran tersebut berada di depan kawasan Bank Daerah Gunungkidul (BDG) sepanjang ruas Jalan Kranon Kepek menuju arah Bunderan Tobong, Jalan Sumarwi, hingga area sekitar kantor PLN dan Telkom Wonosari. Aktivitas ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat maupun pemerintah daerah, terutama terkait aspek perizinan dan koordinasi teknis.

Titik Jalan Sumarwi Wonosari

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Rakhmadian, turun langsung melakukan pengecekan lapangan di Jalan Sumarwi Wonosari. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi, ia menyatakan bahwa pihak dinas tidak menerima surat pemberitahuan maupun permohonan izin terkait kegiatan pengeboran tersebut. “Secara administrasi, kami belum menerima surat informasi ataupun koordinasi resmi,” ungkapnya di sela-sela peninjauan.

Lebih lanjut, ketika pihak dinas mencoba meminta klarifikasi kepada koordinator tim pelaksana di lapangan, yang bersangkutan disebut tidak dapat menunjukkan surat tugas maupun dokumen pendukung legalitas pekerjaan. Padahal, setiap pekerjaan utilitas yang menyentuh badan jalan kabupaten wajib melalui prosedur koordinasi teknis dan administratif dengan dinas terkait. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi kerusakan infrastruktur, gangguan lalu lintas, maupun risiko terhadap jaringan utilitas lain yang sudah tertanam.

Empat Titik Jadi Sorotan

Aktivitas pengeboran tercatat berada di empat titik, yakni:

1. Depan Bank Daerah Gunungkidul (BDG)
2. Sepanjang Jalan Kranon Kepek menuju arah Bunderan Tobong Siyono
3. Jalan Sumarwi
4. Sekitar kawasan PLN dan Telkom Wonosari

Lokasi-lokasi tersebut merupakan jalur dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Sejumlah warga mengaku sempat bertanya-tanya mengenai tujuan pekerjaan tersebut karena tidak terlihat papan informasi proyek sebagaimana lazimnya kegiatan resmi.

Koordinator Diamankan Aparat

Perkembangan terbaru, hingga berita ini diturunkan, koordinator tim pelaksana pengeboran diketahui dibawa oleh Kanit Pidsus Polres Gunungkidul untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Langkah ini dilakukan guna memastikan aspek legalitas, prosedur perizinan, serta potensi pelanggaran administrasi maupun hukum.

Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait status hukum yang bersangkutan. Namun penanganan awal difokuskan pada klarifikasi dokumen dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Momentum Evaluasi Tata Kelola Utilitas

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan koordinasi lintas instansi dalam setiap pekerjaan infrastruktur. Pembangunan jaringan telekomunikasi memang menjadi kebutuhan zaman, tetapi prosedur dan tata kelola tetap harus dijunjung tinggi. Jalan kabupaten bukan sekadar hamparan aspal, melainkan aset publik yang dibangun dengan anggaran negara dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Setiap aktivitas yang menyentuh ruang publik wajib mengedepankan akuntabilitas, keselamatan, dan komunikasi terbuka.

Masyarakat Gunungkidul pun berharap persoalan ini dapat segera menemukan kejelasan, sehingga pembangunan tetap berjalan, namun tetap berada dalam koridor hukum dan administrasi yang semestinya. Redaksi Gunungkidul TV akan terus mengikuti perkembangan kasus tersebut. (Red)