Gunungkidul TV – Ketegangan mewarnai Balai Kalurahan Ngunut, Kapanewon Playen, pada Senin (8/12/2025) ketika ratusan warga melakukan aksi protes terbuka.

Massa yang terdiri atas tokoh masyarakat, pemuda Karang Taruna, serta perwakilan padukuhan, datang membawa spanduk, poster, dan dokumen yang mereka klaim sebagai bukti dugaan penyelewengan dana desa.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa spontan, melainkan bentuk akumulasi kemarahan warga setelah berulang kali meminta klarifikasi namun tidak mendapat jawaban memadai dari pihak pemerintah kalurahan.

Tuntutan Transparansi Menguat, Sistem Pengawasan Dipertanyakan

Dalam orasi-orasinya, warga menilai sistem pengelolaan dan pengawasan dana desa di Ngunut selama ini berjalan tidak transparan. Mereka menduga adanya kejanggalan dalam aliran anggaran yang disebut tidak sesuai dengan laporan resmi pemerintah kalurahan. Sejumlah spanduk bertuliskan Tuntaskan Dugaan Penyelewengan Dana Desa dan Warga Menuntut Keterbukaan Anggaran terbentang di depan balai kalurahan, menjadi simbol ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik.

Fokus Dugaan Mengarah pada Oknum Danarta

Dalam aksi tersebut, nama seorang oknum Danarta menjadi sorotan utama warga. Mereka menilai ada indikasi kuat keterlibatan pihak internal dalam dugaan penyimpangan dana desa.

Toni, perwakilan warga yang selama beberapa bulan terakhir aktif mengumpulkan laporan dan keluhan masyarakat, tampil memberikan keterangan yang lebih rinci kepada awak media. “Kami bukan menuduh tanpa dasar. Ada jejak transaksi yang menurut kami janggal. Rekening koran dengan nilai sekitar Rp 500 juta sudah kami pegang. Selain itu ada rekaman suara yang kami duga berkaitan dengan praktik penyimpangan,” ungkap Toni.

Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut sudah diverifikasi oleh warga dalam beberapa pertemuan informal, sebelum akhirnya diputuskan untuk dibawa dalam aksi demonstrasi.

Indikasi Berulang Sejak Tahun Lalu

Informasi yang dihimpun dari warga menyebutkan bahwa dugaan penyimpangan ini bukan muncul tiba-tiba. Kasus serupa disebut telah terjadi pada tahun sebelumnya. Warga bahkan telah mencoba menyelesaikan persoalan melalui jalur mediasi internal pemerintah kalurahan, namun upaya itu dinilai tidak menghasilkan keputusan konkret. “Kami sudah berkali-kali mediasi. Tetapi penyelesaian tidak pernah jelas. Karena itu hari ini kami turun langsung, supaya masalah ini tidak lagi ditutup-tutupi,” tegas Toni.

Situasi ini memperkuat dugaan bahwa terdapat persoalan yang lebih sistemik dalam pengelolaan dana desa, bukan sekadar kekeliruan administratif.

Warga Ungkap Dokumen, Peta Aliran Dana Mulai Ditelusuri

Saat aksi berlangsung, beberapa warga membawa map berisi kumpulan dokumen. Di dalamnya terdapat lembar rekening koran, catatan transaksi, serta beberapa salinan percakapan yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa.

Dokumen tersebut rencananya akan dijadikan lampiran resmi dalam proses pelaporan kepada pihak kepolisian. Warga menegaskan bahwa mereka siap mengikuti proses hukum hingga tuntas.

Laporan Resmi Masuk Polres Gunungkidul

Warga memastikan bahwa laporan terkait dugaan penyelewengan dana desa telah disampaikan ke Polres Gunungkidul. Mereka menunggu langkah lanjutan dari aparat penegak hukum, termasuk kemungkinan pemanggilan pihak-pihak yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan.

Aparat keamanan tampak berjaga selama aksi berlangsung untuk memastikan situasi tetap kondusif. Meski tegas, aksi berlangsung tertib tanpa insiden berarti.

Menanti Respons Pemerintah Kalurahan

Hingga berita investigatif ini ditayangkan, pemerintah Kalurahan Ngunut belum memberikan pernyataan resmi. Ketidakhadiran klarifikasi publik ini membuat situasi di lapangan semakin sensitif, karena warga menilai pemerintah kalurahan seharusnya segera merespons untuk menurunkan tensi masyarakat.

Jika dugaan ini terbukti benar, maka kasus Ngunut berpotensi menjadi salah satu kasus penyimpangan dana desa terbesar di wilayah Playen dalam beberapa tahun terakhir. Namun jika terbantahkan, warga pun berharap pemerintah kalurahan bersedia membuka data dan transaksi secara transparan untuk memulihkan kepercayaan publik. (Red)