Gunungkidul TV – 8 Desember malam itu, Balai Dusun Sumbermulyo tampak terang. Kursi-kursi telah ditata, meja disiapkan, dan aparat keamanan berjaga di depan pintu. Namun hingga dua jam lebih acara berlangsung, tak satu pun warga yang melangkahkan kaki masuk. Rekonsiliasi yang seharusnya menjadi jalan terakhir bagi Doris Setyawan untuk mempertahankan jabatan Dukuh Sumbermulyo justru berubah menjadi panggung lengang.

Di luar gedung, suasana sebaliknya. Puluhan warga berkumpul di halaman, berbisik, menggeleng, dan sesekali menatap ke arah balai dusun yang dibiarkan kosong. Kehadiran mereka bukan untuk mengikuti rekonsiliasi, tetapi untuk menunjukkan sikap: penolakan total.

Penolakan yang Bersuara Tanpa Kata-Kata

Seorang sesepuh masyarakat, Pak Rus, menjadi salah satu tokoh yang berani memberi penjelasan kepada awak media. Dengan wajah serius namun penuh keprihatinan, ia mengatakan masyarakat sudah lelah. “Warga tidak masuk karena ini sudah jelas. Banyak pelanggaran, kedisiplinan yang tidak dijalankan, laporan tim independen pun mengarah pada kesalahan fatal seorang pemimpin,” ujarnya.

“Dukuh itu panutan. Tapi masyarakat justru resah selama beliau menjabat.”

Ungkapan ini memperlihatkan betapa hubungan antara dukuh dan warganya telah retak dalam-dalam bahkan mungkin sulit diperbaiki meski rekonsiliasi dilakukan.

Aparat Keamanan Hadir, Mengantisipasi Memanasnya Situasi

Ketegangan malam itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Babinsa, Bimas Pol, dan aparat keamanan lainnya berjaga-jaga di sekitar lokasi. Mereka diminta memastikan bahwa suasana tetap kondusif, mengingat perbedaan sikap antara pihak dukuh dan warga yang semakin menganga.

Kerumunan warga yang memilih menunggu di halaman menunjukkan bahwa penolakan mereka tidak perlu teriak, tidak perlu spanduk cukup tidak hadir, dan pesan itu menggelegar.

Penjelasan Lurah Kepek: Rekonsiliasi adalah Syarat, Bukan Formalitas

Lurah Kepek, Bambang Setiawan, yang datang langsung untuk menyaksikan proses rekonsiliasi, menegaskan bahwa agenda ini merupakan kewajiban bagi Doris Setyawan. Bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan pembuktian apakah masih ada ruang bagi dukuh untuk menjalin kembali hubungan dengan masyarakatnya. “Kami hanya menyaksikan. Kegiatan ini murni dari pihak dukuh dengan warganya,” tutur Bambang.

Hingga pukul 21.30 WIB, balai dusun tetap kosong. Tidak ada tanda-tanda warga akan masuk. Rekonsiliasi akhirnya dinyatakan gagal total.

Tenggat Waktu Menyusut: Satu Hari Penentu

Meski gagal, masih ada satu celah waktu yang tersisa. Pemerintah kalurahan memberikan tenggat hingga Desember, sesuai keputusan audensi warga pada 14 Oktober yang lalu.

Lurah Bambang meminta awak media mengikuti perkembangan berikutnya agar pemberitaan tetap akurat. “Siapa tahu besok Doris Setyawan bisa melaksanakan rekonsiliasi sesuai keputusan kalurahan,” ujarnya. Namun melihat sikap warga malam itu, harapan terjadinya rekonsiliasi tampak semakin tipis.

Jika Gagal Lagi: Sanksi SP2 dan Langkah Tegas Menanti

Ketika ditanya tentang konsekuensi jika rekonsiliasi tetap tidak tercapai, Lurah Kepek mengungkap langkah tegas yang telah disiapkan. “Jika Doris tidak mampu melaksanakan rekonsiliasi sampai batas waktu, kami akan menjatuhkan SP2. Setelah itu kami akan berkoordinasi dengan Penewu dan instansi terkait untuk memutuskan sikap selanjutnya.”

Dengan kata lain, jabatan Dukuh Sumbermulyo kini berada di ujung tanduk. Satu langkah lagi, keputusan besar akan diambil entah mempertahankan atau mengganti pemimpin dusun tersebut.

Potret Retaknya Kepemimpinan Lokal

Kasus ini memperlihatkan bagaimana krisis kepercayaan dapat mengguncang kepemimpinan di tingkat akar rumput. Rekonsiliasi yang seharusnya menjadi jembatan, justru berubah menjadi tembok tebal ketika masyarakat merasa tidak lagi menemukan keteladanan pada pemimpinnya.

Kini, publik menantikan: Apakah Doris Setyawan masih memiliki peluang mengubah keadaan? Ataukah masyarakat Sumbermulyo sudah mantap melangkah ke babak baru tanpa dirinya? (Red)