Gunungkidul TV – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membuka lembaran awal tahun 2026 dengan langkah strategis penataan birokrasi.

Sebanyak 16 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) resmi dilantik oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, dalam prosesi khidmat yang berlangsung di Pendopo Bangsal Sewokoprojo, Kapanewon Wonosari, Jumat (2/1/2026) pagi.

Pelantikan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan penanda arah baru kepemimpinan birokrasi Gunungkidul yang menempatkan integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik sebagai poros utama pemerintahan. Mutasi dan promosi jabatan dilakukan sebagai respons atas kebutuhan organisasi sekaligus bagian dari konsolidasi internal untuk memperkuat kinerja lintas perangkat daerah.

Dalam pidatonya, Bupati Endah menyampaikan pesan tegas dan terbuka kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia menekankan bahwa tidak ada ruang bagi praktik transaksional dalam pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. “Pelantikan ini murni didasarkan pada kebutuhan organisasi, kompetensi, serta kapasitas aparatur. Tidak ada praktik uang sembunyi-sembunyi. Komitmen untuk menjaga pemerintahan yang bebas dari KKN harus terus kita pegang,” tegas Endah.

Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui keteladanan aparatur, keberanian menjaga integritas, serta kesungguhan melayani masyarakat dengan hati nurani, sejalan dengan visi “Pamong Melayani dan Ngayomi.”

Konsolidasi Strategis Jabatan Kunci

Rotasi dan promosi kali ini menyentuh sejumlah pos strategis di lingkungan Pemkab Gunungkidul, mulai dari inspektorat, badan perencanaan, pelayanan publik, hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Langkah ini diproyeksikan untuk mempercepat sinergi antarperangkat daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja birokrasi di tahun anggaran 2026.

Sejumlah pejabat dipercaya mengemban amanah baru sesuai dengan rekam jejak dan kompetensi masing-masing, termasuk penguatan fungsi pengawasan internal, pelayanan administrasi kependudukan, serta pengembangan sektor unggulan daerah.

Proses Transparan dan Terkunci Sistem

Kepala BKPPD Gunungkidul, Iskandar, menegaskan bahwa seluruh proses mutasi dan promosi jabatan telah dilaksanakan melalui sistem “i-mut”, sebuah mekanisme digital yang memastikan setiap tahapan berjalan sesuai Norma, Standar, dan Kriteria (NSK) Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Dengan sistem ini, seluruh proses promosi dan mutasi terkunci aturan. Tidak ada ruang intervensi di luar ketentuan. Beberapa jabatan pimpinan yang masih kosong akan diisi melalui seleksi terbuka pada tahun 2026,” jelasnya.

Adapun jabatan yang masih belum terisi antara lain Kepala Dinas Sosial dan Kepala Satpol PP, yang akan dibuka melalui mekanisme seleksi terbuka untuk menjamin prinsip meritokrasi.

Harapan Awal Tahun

Pelantikan ini diharapkan menjadi titik tolak transformasi kinerja ASN Gunungkidul, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam membangun birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan komposisi pejabat baru di posisi strategis, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul optimistis mampu menghadirkan layanan publik yang lebih efektif serta mempercepat terwujudnya daerah yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban.

Inilah Keenam Belas Pejabat Eselon II yang Dilantik

Berikut daftar 16 pejabat utama yang dilantik dan mengalami rotasi maupun promosi jabatan:

1. Johan Eko Sudarto, dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik.
2. Drs. Wahyu Nugroho, dari Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Saptoyo, dari Inspektur Daerah menjadi Asisten Administrasi Umum.
4. Markus Tri Munarja, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Inspektur Daerah.
5. Kisworo, dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Oneng Windu Wardana, dari Kepala Dinas Pariwisata menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
7. Antonius Hary Sukmono, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga.
8. Edy Basuki, dari Kepala Satpol PP menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
9. Chairul Agus Mantara, dari Kepala Dinas Kebudayaan menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
10. Agung Danarta, dari Kepala DPMPTSP menjadi Kepala Dinas Kebudayaan.
11. Muhamad Arif Aldian, dari Kepala Bappeda menjadi Kepala DPMPTSP.
12. Kelik Yuniantoro, dari Kepala Dinas Perdagangan menjadi Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja.
13. Rismiyadi, tetap menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
14. Wibawanti Wulandari, dari Kepala Dinas Peternakan menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
15. Supartono, dari Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM.
16. Supriyanto awalnya sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM.