Gunungkidul TV – Harapannya sederhana sepiring makanan bergizi yang menjadi bahan bakar semangat belajar. Namun pada Selasa, 3 Maret 2026, suasana di SMK Negeri 1 Girisubo berubah menjadi perbincangan serius setelah menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan.

Siang itu, para siswa menerima paket makanan berisi puding, jeruk, dan ubi rebus. Secara konsep, komposisi tersebut tampak memenuhi unsur karbohidrat, vitamin, dan camilan pelengkap. Akan tetapi, harapan akan asupan sehat mendadak pupus ketika ubi rebus yang menjadi sumber energi utama justru ditemukan dalam kondisi membusuk dan berbau menyengat.

Foto-foto yang beredar melalui status WhatsApp siswa dan wali murid memperlihatkan tekstur ubi yang lembek dengan noda hitam pekat—indikasi kerusakan pangan yang tak bisa diabaikan. Dalam hitungan jam, keluhan bergulir dari grup ke grup, membentuk satu suara kekhawatiran. “Hampir semua ubi rebus itu busuk dan sama sekali tidak layak masuk mulut. Banyak anak akhirnya mengembalikan jatahnya karena takut keracunan,” ujar seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dari Piring ke Ruang Publik

Insiden ini bukan sekadar soal satu menu yang gagal memenuhi standar. Ia menjadi simbol rapuhnya mata rantai pengawasan dalam program yang digadang-gadang sebagai strategi nasional peningkatan gizi pelajar. Di Kabupaten Gunungkidul, MBG diharapkan menjadi ’oase’ di tengah tantangan ekonomi sebagian keluarga. Program ini semestinya menghadirkan kepastian bahwa setiap siswa mendapatkan asupan yang aman, higienis, dan sesuai standar anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.

Namun, polemik di Girisubo disebut bukan kasus tunggal. Dalam beberapa pekan terakhir, keluhan serupa bermunculan dari sejumlah sekolah. Titik persoalannya berulang: kualitas bahan baku, proses pengemasan yang dinilai kurang steril, hingga kesesuaian nilai menu dengan standar biaya yang dialokasikan.

Antara Niat Mulia dan Tanggung Jawab Besar

MBG membawa niat besar memperbaiki kualitas gizi generasi muda. Tetapi niat mulia hanya akan bermakna jika ditopang sistem kontrol yang ketat—mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, distribusi, hingga evaluasi lapangan.

Pengawasan kualitas (quality control) menjadi kata kunci. Dalam skema penyediaan makanan massal, satu kelalaian kecil dapat berdampak luas. Terlebih, penerima manfaatnya adalah pelajar yang kesehatannya harus menjadi prioritas utama.

Hingga laporan ini disusun, pihak sekolah dan otoritas terkait di Kabupaten Gunungkidul masih diupayakan konfirmasi untuk menjelaskan bagaimana komoditas pangan yang tidak layak konsumsi tersebut dapat lolos dari pengawasan dan sampai ke tangan siswa.

Momentum Evaluasi

Peristiwa ini semestinya menjadi alarm, bukan hanya bagi vendor penyedia jasa boga, tetapi juga bagi seluruh pemangku kebijakan. Evaluasi menyeluruh, transparansi anggaran, dan mekanisme pengaduan yang responsif adalah fondasi penting agar kepercayaan publik tidak runtuh. Di balik kegaduhan ini, tersimpan harapan yang sama dari orang tua, siswa, dan masyarakat: agar program yang dirancang untuk menyehatkan generasi bangsa benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sumber kekhawatiran.

Di Gunungkidul, sepiring makanan bukan sekadar soal kenyang. Ia adalah simbol perhatian negara terhadap masa depan anak-anaknya. Dan masa depan itu, tentu, tak boleh dipertaruhkan pada kualitas yang abai. (Red)