Gunungkidul TV – Investigasi lapangan terhadap proyek revitalisasi SDN Paliyan 5 mengungkap temuan serius yang mengarah pada dugaan penyimpangan terstruktur, mulai dari penggunaan material di bawah spesifikasi, proses pengadaan tanpa transparansi, hingga pengawasan dinas yang nyaris tidak terlihat.

Proyek yang dibiayai APBN sebesar Rp576.236.793,98 ini memperlihatkan pola-pola yang umum ditemukan dalam proyek swakelola bermasalah: material bermutu rendah, pekerja tanpa informasi teknis, dan panitia pembangunan yang tumpang tindih kepentingannya. Semua indikator itu tampak terang benderang di lapangan.

Material Gelap, Genteng Pres dan Baja Ringan Tidak Sesuai Rencana, Diduga Dimasukkan Tanpa Berita Acara

Bahan bangunan yang terpasang jauh dari spesifikasi proyek bangunan sekolah pada umumnya. Genteng pres, yang kualitasnya tidak jelas kelasnya, digunakan bersama rangka baja ringan yang juga tidak menunjukkan label mutu ataupun sertifikasi. Tidak ada satu pun papan proyek yang merinci spesifikasi material.

Lebih janggal lagi, ketika ditanya, para pekerja tidak mengetahui apa pun tentang ukuran, mutu, maupun standar pemasangan. “Saya hanya pasang bahan yang sudah datang. Spek-nya gak tahu,” ujar pekerja.

Dalam proyek pemerintah, material wajib diperiksa melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun dari penelusuran, dokumen itu diduga tidak pernah dilakukan, atau minimal tidak pernah diperlihatkan di lapangan. Material datang begitu saja, dipasang begitu saja.

Modus seperti ini umum terjadi pada proyek dengan pola pengadaan tertutup, di mana pemasok material sudah ditentukan di awal, tanpa kompetisi harga, tanpa uji kualitas.

Indikasi Penghematan Biaya: K3 Ditinggalkan, Pekerjaan Dikebut

Tidak terlihat standar K3 sama sekali. Para pekerja naik turun rangka baja tanpa helm, tanpa sepatu, tanpa rompi, tanpa tali pengaman. Pola ini lazim muncul pada proyek yang dikebut atau dihitung agar biaya operasional ditekan, sementara keuntungan margin dioptimalkan. Keberadaan konsultan pengawas juga tidak terlihat. Tim hanya menemukan aktivitas pekerja yang bekerja sendiri, tanpa briefing, tanpa SOP.

Dalam proyek APBN, ketiadaan K3 bukan hanya pelanggaran teknis itu indikasi kuat lemahnya pengawasan dan potensi markup anggaran.

Swakelola Jadi Kedok? Kepala Sekolah Rangkap Ketua Panitia

Skema swakelola di sekolah ini menempatkan kepala sekolah sebagai ketua panitia pembangunan, sebuah posisi yang rawan benturan kepentingan. Dalam mekanisme ini, kontrol internal dan pelaksanaan proyek berada dalam satu genggaman.

Artinya pihak yang mengawasi adalah pihak yang menjalankan, pengadaan bisa dilakukan tertutup, jalur uang dan material lebih mudah dimanipulasi, dan mekanisme audit menjadi sulit jika tidak ada dokumen yang lengkap.

Beberapa pihak yang dihubungi menyatakan tidak pernah melihat rapat teknis, laporan kemajuan, atau berita acara pengecekan material, yang semestinya menjadi dokumen wajib dalam proyek pemerintah.

Papan Informasi Proyek Minim, Transparansi Dipertanyakan Keras

Investigasi juga mendapati minimnya informasi publik terkait rincian spesifikasi, volume pekerjaan, dan detail teknis di papan proyek. Tidak ada ukuran material, tidak ada struktur teknis, tidak ada nama konsultan pengawas, tidak ada nama penyedia material. Ini membuka ruang besar bagi penyimpangan spek, volume, maupun mutu.

Di beberapa kasus proyek lain, modus minim informasi digunakan untuk: menurunkan standar material, mengurangi volume, atau mengubah konstruksi tanpa sepengetahuan publik. Pola yang sama tercium di Paliyan.

Warga Mencium Kecurigaan, Seperti Ada yang Disembunyikan

Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi berulang kali menyaksikan proses pengerjaan yang tidak wajar. “Pemasangan baja ringannya seperti asal. Tidak ada yang ngawasi. Material datang sedikit-sedikit, tidak jelas sumbernya,” ujar salah satu warga.

Warga lain menambahkan: “Anggarannya gede kok pekerjaan segini. Sepertinya ada yang disembunyikan.” Komentar tersebut menggambarkan bahwa bukan hanya kualitas yang dipertanyakan, tetapi juga integritas pelaksanaan.

Dinas Menghilang, Klarifikasi Tak Ada: Diam yang Mengundang Tanda Tanya

Hingga laporan investigasi ini diterbitkan, pihak sekolah, panitia pembangunan, maupun dinas terkait tidak memberikan jawaban resmi meski indikasi penyimpangan telah beredar di masyarakat. Tidak ada inspeksi lapangan ulang. Tidak ada evaluasi. Tidak ada pernyataan. Diamnya pihak terkait semakin menguatkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam proyek ini.

Kesimpulan Investigatif: Pola Penyimpangan Muncul Nyata

Berdasarkan rangkaian temuan lapangan, pola dugaan penyimpangan tampak jelas:

1. Material diduga sengaja diturunkan atau disubstitusi tanpa dokumen resmi.
2. Mekanisme swakelola membuka celah besar bagi praktik tertutup dan potensi penghematan kualitas.
3. Pekerja tidak diberi arahan teknis indikasi bahwa pengadaan material dilakukan secara paket dan asal pasang.
4. Standar K3 diabaikan sepenuhnya, menandakan minimnya pengawasan teknis.
5. Dinas tidak melakukan kontrol, menciptakan kekosongan pengawasan yang rawan dimanfaatkan.
6. Papan proyek tidak transparan, menghalangi publik untuk memantau spesifikasi dan volume sebenarnya.

Jika semua indikasi ini terbukti, proyek revitalisasi SDN Paliyan 5 bukan sekadar bermasalah melainkan berpotensi merugikan negara dan membahayakan keselamatan bangunan sekolah. Publik kini menunggu langkah tegas dari Inspektorat, Dinas Pendidikan, hingga Aparat Penegak Hukum. Penyelidikan lebih lanjut mutlak dibutuhkan. (Red)