Pembinaan Tak Sekadar Seremonial: DPRD Soroti Kedisiplinan Pamong, Sementara Warga Dorong Penyelesaian Air Bersih, Monyet Ekor Panjang hingga Infrastruktur Jalan. Pembinaan Kapanewon Tepus bersama DPRD Gunungkidul tak hanya membahas kedisiplinan dan pelayanan Pamong, tetapi juga membuka ruang aspirasi tentang air bersih, gangguan monyet ekor panjang, jalan rusak dan fasilitasi Gapoktan.

Gunungkidul TV – Ada yang menarik dari agenda pembinaan Pamong dan Lembaga Kalurahan Sidoharjo yang digelar di Balai Padukuhan Klepu, Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Senin (7/9/2026). Sebanyak 30 orang yang terdiri dari Pamong Kalurahan, staf dan unsur lembaga dijadwalkan mengikuti pembinaan yang diselenggarakan Kapanewon Tepus. Agenda ini sebelumnya dituangkan dalam surat resmi Kapanewon Tepus tertanggal 3 September 2026.

Yang membuat kegiatan ini menjadi perhatian, pembinaan tidak berhenti pada urusan administrasi pemerintahan. Sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat ikut mengemuka. Dua anggota Komisi C DPRD Kabupaten Gunungkidul, yakni Maryanta, A.Md. dan Sulastini, S.Pd., hadir sebagai narasumber.

Disiplin Pamong Jadi Sorotan

Dalam materi yang disampaikan Maryanta, salah satu hal yang mendapat perhatian adalah kedisiplinan Pamong Kalurahan. Sejumlah poin ditekankan, mulai dari persoalan angka pengangguran yang dinilai cukup tinggi, pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, hingga ketepatan waktu dalam menjalankan pekerjaan sesuai aturan.

Hubungan internal antarpamong juga menjadi perhatian. Komunikasi dan hubungan kerja di lingkungan pemerintahan kalurahan dinilai perlu berjalan dengan baik agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Tak kalah penting, lurah memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kinerja para pamongnya. Namun ada satu pesan yang menjadi penekanan: keterbukaan di antara Pamong Kalurahan. Sebab, pemerintahan kalurahan bukan hanya membutuhkan aparatur yang hadir dan bekerja sesuai jam kerja, tetapi juga membutuhkan kekompakan, komunikasi dan keterbukaan agar berbagai persoalan dapat diselesaikan bersama.

Dari Disiplin Aparatur, Beralih ke Keluhan Warga

Pembinaan tersebut kemudian bersinggungan dengan persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Suradal, salah satu pihak yang menyampaikan aspirasi, membawa sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah usulan penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Persoalan air bersih memang bukan perkara kecil. Ketika kebutuhan dasar ini belum sepenuhnya terpenuhi, masyarakat harus mencari berbagai cara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain air bersih, muncul pula persoalan monyet ekor panjang yang dinilai mengganggu masyarakat. Masalah lainnya adalah kerusakan jalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan. Tiga persoalan tersebut air bersih, gangguan monyet ekor panjang, dan jalan rusak menunjukkan bahwa agenda pembinaan aparatur pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di tingkat kalurahan.

Gapoktan Juga Minta Perhatian

Sementara itu, Sugino menyampaikan aspirasi berkaitan dengan fasilitasi untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Aspirasi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat Sidoharjo tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pemerintahan dan infrastruktur, tetapi juga menyentuh sektor pertanian.

Fasilitasi bagi kelompok tani menjadi penting karena sektor pertanian masih menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Bukan Sekadar Duduk Bersama

Jika dicermati, pembinaan Pamong dan Lembaga Kalurahan Sidoharjo kali ini memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, aparatur diminta memperbaiki kedisiplinan, ketepatan waktu, hubungan internal, pelayanan dan keterbukaan. Di sisi lain, aparatur juga berhadapan dengan persoalan konkret masyarakat, mulai dari kebutuhan air bersih, gangguan satwa, jalan rusak hingga kebutuhan fasilitasi bagi kelompok tani.

Di sinilah tantangan pemerintah kalurahan sebenarnya. Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan pamong yang hadir di kantor tepat waktu. Masyarakat juga membutuhkan pemerintah yang mendengar, merespons dan memperjuangkan persoalan yang mereka hadapi. Keterbukaan yang ditekankan dalam pembinaan pun menjadi semakin relevan. Aspirasi masyarakat harus dapat masuk, dibahas, kemudian dicarikan jalan keluarnya melalui koordinasi antara pemerintah kalurahan, kapanewon dan pemerintah daerah.

Pertanyaan Besarnya: Setelah Pembinaan, Apa Tindak Lanjutnya?

Pembinaan boleh selesai ketika acara ditutup. Namun persoalan masyarakat tidak otomatis ikut selesai. Air bersih masih menjadi kebutuhan. Jalan yang rusak masih menunggu penanganan. Gangguan monyet ekor panjang membutuhkan solusi. Kelompok tani membutuhkan fasilitasi. Sementara dari sisi pemerintahan, disiplin, pelayanan, pengawasan dan keterbukaan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dijalankan setiap hari. Karena itu, ukuran keberhasilan pembinaan bukan hanya berapa orang yang hadir atau berapa lama acara berlangsung.

Ukuran yang sesungguhnya adalah apa yang berubah setelah pembinaan selesai. Apakah pelayanan kepada masyarakat semakin cepat? Apakah koordinasi antarpamong semakin terbuka? Apakah aspirasi warga benar-benar ditindaklanjuti? Dan yang paling penting, apakah berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat mulai menemukan jalan keluar?

Dari Balai Padukuhan Klepu, Sidoharjo, pesan pembinaan kali ini cukup jelas: pemerintahan yang baik tidak cukup hanya disiplin menjalankan aturan, tetapi juga harus mampu mendengar suara masyarakat dan bergerak mencari solusi. (Red)