Dari 676 sekolah rusak yang diajukan ke pemerintah pusat, hanya 131 yang lolos revitalisasi 2026. Bukan kontraktor, sekolah melalui P2S justru memegang kendali pembangunan.

Gunungkidul TV – Miliaran rupiah mengalir untuk memperbaiki wajah sekolah-sekolah yang selama ini bergulat dengan bangunan rusak. Namun ada satu hal yang mungkin membuat sebagian orang bertanya-tanya mengapa program revitalisasi 131 sekolah di Gunungkidul tahun ini tidak melalui proses lelang tender?

Jawabannya tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Program tersebut memang dirancang untuk dikerjakan secara swakelola.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Nunuk Setyowati, menegaskan mekanisme tersebut bukan karena proyek bernilai kecil atau karena tidak memenuhi ketentuan pengadaan, melainkan merupakan skema yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis program revitalisasi pemerintah pusat. “Semua murni swakelola. Program revitalisasi tidak harus lelang meski anggarannya miliaran rupiah, jadi harus dibedakan revitalisasi atau bukan,” tegas Nunuk saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (7/9/2026).

Dari 676 Sekolah Rusak, Hanya 131 Yang Lolos

Cerita revitalisasi ini bermula dari persoalan yang jauh lebih besar. Pada awal 2026, Dinas Pendidikan Gunungkidul mengajukan 676 sekolah dengan kondisi kerusakan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Jumlah tersebut terdiri dari 358 SD, 236 TK/PAUD, dan 82 SMP. Namun dari ratusan sekolah yang diajukan, pemerintah pusat akhirnya hanya menyetujui 131 sekolah untuk mendapatkan program revitalisasi tahun ini. Artinya, masih ada ratusan sekolah lain yang harus menunggu giliran.

Dari 131 sekolah yang mendapatkan program tersebut, 42 di antaranya merupakan jenjang SD, sementara sekolah lainnya berasal dari jenjang PAUD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Kini pembangunan telah mulai berproses dengan target seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada tahun ini.

Sekolah Pegang Kendali, Bukan Kontraktor

Yang menarik bukan hanya jumlah sekolah penerima program. Melainkan siapa yang memegang kendali atas pembangunan. Dalam skema ini, Dinas Pendidikan tidak menjadi pelaksana langsung pembangunan. Sekolah penerima manfaatlah yang menjalankan proses pembangunan melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang dibentuk oleh masing-masing sekolah. “Dinas tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program revitalisasi. Kami hanya tahu jumlahnya berapa terkait tahun ini yang dapat. Jadi pelaksanaan langsung oleh sekolah, ada Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang dibentuk oleh sekolah,” jelas Nunuk.

Dengan demikian, uang pembangunan tidak sekadar berpindah dari pemerintah kepada kontraktor untuk kemudian bangunan berdiri. Sekolah menjadi aktor utama. Mulai dari kebutuhan material, pengaturan tenaga tukang, hingga proses pengawasan pembangunan dikelola melalui mekanisme swakelola sesuai ketentuan program. Konsepnya sederhana: sekolah yang tahu kebutuhannya, sekolah pula yang mengelola pembangunannya.

Miliaran Rupiah, Lalu Bagaimana Pengawasannya?

Di titik inilah skema swakelola menjadi menarik untuk dicermati. Nilai anggaran yang besar tentu membuat publik memiliki pertanyaan yang sama: bagaimana memastikan uang negara benar-benar berubah menjadi bangunan sekolah yang berkualitas? Nunuk menjelaskan bahwa mekanisme tersebut sudah diatur pemerintah pusat melalui petunjuk teknis program revitalisasi.

Skema swakelola juga dimaksudkan agar pembangunan dapat lebih dekat dengan kebutuhan sekolah sekaligus memberikan ruang pemberdayaan masyarakat di sekitar sekolah. Sekolah dapat menyesuaikan kebutuhan pembangunan, mengatur tenaga kerja, serta melakukan pengawasan terhadap proses pekerjaan.

Dengan kata lain, proyek tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga. Namun justru karena sekolah mendapatkan kewenangan lebih besar, transparansi, administrasi, kualitas pekerjaan, dan pertanggungjawaban menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Sebab, swakelola bukan berarti tanpa aturan. Dan tidak adanya tender bukan berarti tidak ada pengawasan.

Bukan Sekadar Cat Ulang Tembok

Revitalisasi tahun ini juga bukan sekadar mempercantik tampilan sekolah. Menurut Nunuk, jenis pekerjaan yang dilakukan sangat beragam. Ada pembangunan maupun perbaikan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium hingga ruang UKS.

Sekolah yang mendapatkan program merupakan sekolah yang mengalami kerusakan, baik pada sarana dan prasarana maupun bangunan utamanya. Jadi, ketika nantinya para siswa kembali memasuki ruang kelas yang telah direvitalisasi, yang diharapkan bukan hanya tembok yang terlihat baru. Tetapi juga ruang belajar yang lebih aman, nyaman dan layak.

131 Sekolah Sudah Berproses

Kini pekerjaan telah berjalan. Dari ratusan sekolah rusak yang diajukan Gunungkidul, 131 sekolah mendapatkan kesempatan lebih dahulu untuk direvitalisasi pada 2026. Sebanyak 42 merupakan SD, sementara lainnya adalah PAUD dan SMP. Targetnya, seluruh pekerjaan rampung tahun ini.

Bagi pemerintah, program ini tentu bukan semata tentang membangun gedung. Di balik dinding, atap, lantai, ruang kelas dan fasilitas sekolah yang diperbaiki, ada kepentingan yang jauh lebih besar: memastikan anak-anak Gunungkidul belajar di tempat yang layak.

Namun bagi publik, pekerjaan belum selesai ketika bangunan berdiri. Justru setelah itu pertanyaan berikutnya muncul: Apakah kualitas bangunan sesuai anggaran? Apakah pekerjaan benar-benar sesuai kebutuhan sekolah? Dan apakah mekanisme swakelola mampu menghadirkan bangunan yang berkualitas sekaligus transparan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar program revitalisasi tidak berhenti sebagai angka 131 sekolah dalam laporan pemerintah. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan sekadar berapa sekolah yang dibangun, tetapi seberapa aman, nyaman dan berkualitas sekolah yang diterima para siswa. Dan tahun ini, 131 sekolah di Gunungkidul menjadi panggung pembuktian bahwa swakelola bukan sekadar pilihan mekanisme, tetapi juga ujian tanggung jawab.