Daerah Istimewa Yogyakarta Luncurkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah, Sleman Siap Tuntaskan Transformasi Digital Daerah

Gunungkidul TV – Di tengah derasnya arus transformasi digital yang merambah hampir seluruh aspek kehidupan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menegaskan bahwa kemajuan teknologi bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi benar-benar menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih aman, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Pesan itulah yang mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Grand Hotel De Djokja, Yogyakarta, Kamis (16/7). Forum strategis ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah daerah se-DIY untuk memperkuat ekosistem digital sekaligus mempercepat implementasi transaksi non-tunai dalam tata kelola pemerintahan.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, hadir bersama para kepala daerah se-DIY mengikuti rangkaian kegiatan yang juga ditandai dengan peluncuran fisik Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah. Peluncuran tersebut menjadi salah satu langkah nyata menuju sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin modern, transparan, dan akuntabel. Tak hanya itu, seluruh kepala daerah di DIY turut menandatangani komitmen bersama digitalisasi transaksi pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk keseriusan membangun pemerintahan yang lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi.

Dalam sambutannya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan bahwa digitalisasi tidak boleh dimaknai sebatas menghadirkan aplikasi baru. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital justru diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. “Teknologi hanyalah sarana. Nilainya terletak pada kemanfaatannya. Jangan sampai digitalisasi justru melahirkan berbagai sistem yang berjalan sendiri-sendiri,“ tegas Sri Sultan.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan digital harus mampu menyatukan berbagai layanan dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Data harus saling terhubung, standar pelayanan harus seragam, dan keamanan informasi menjadi prioritas utama agar kepercayaan masyarakat terus terjaga. Sri Sultan juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di DIY untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank BPD DIY yang diharapkan tidak hanya menyediakan layanan transaksi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam edukasi, pendampingan, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Yang tak kalah penting, transformasi digital menurutnya harus tetap berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. Lansia, penyandang disabilitas, hingga warga di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet tetap harus memperoleh akses pelayanan publik yang mudah dan setara.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyampaikan bahwa Kabupaten Sleman telah menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam penerapan digitalisasi pemerintahan. Berdasarkan hasil asesmen terbaru, Sleman telah mencapai kategori Digital dengan nilai sekitar 89 persen. Meski demikian, Danang menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah garis akhir. Pemerintah Kabupaten Sleman masih terus melakukan berbagai penyempurnaan agar seluruh transaksi pemerintahan dapat sepenuhnya dilakukan secara digital dan mampu mencapai nilai maksimal.

Menurut Danang, arahan dari Bank Indonesia maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian semakin memperjelas bahwa transaksi digital kini telah menjadi kebutuhan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. “Transaksi digital saat ini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan bagian utama yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),“ ungkapnya.

Melalui forum HLM TP2DD ini, Pemerintah DIY menegaskan komitmen bersama untuk mempertahankan status sebagai daerah dengan tingkat digitalisasi terbaik, meningkatkan penggunaan transaksi non-tunai, sekaligus menyusun strategi program kerja tahun 2026 sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Lebih dari sekadar modernisasi birokrasi, transformasi digital yang sedang dibangun di DIY diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang semakin transparan, efisien, responsif, dan mudah diakses seluruh masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi bukan diukur dari seberapa banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pelayanan menjadi lebih cepat, transaksi lebih aman, dan akses semakin mudah, di situlah teknologi benar-benar bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.