Kapolres Gunungkidul AKBP Damus Asa menegaskan seluruh personel wajib menjaga netralitas, memahami potensi kerawanan, memperkuat koordinasi, dan memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, nyaman, damai, serta tanpa keberpihakan.

Gunungkidul TV — Pagi itu halaman Mapolres Gunungkidul tidak sekadar menjadi tempat berkumpulnya personel kepolisian. Di sana, puluhan hingga ratusan personel bersiap menjalankan sebuah tugas yang menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga yakni pemilihan lurah (pilur) serentak. Kamis (24/9/2026), suasana apel pergeseran pasukan pengamanan Pilur serentak terasa berbeda. Para Pejabat Utama (PJU), perwira, Kapolsek jajaran hingga personel yang akan diterjunkan ke lapangan berdiri dalam satu barisan.

Di hadapan mereka, Kapolres Gunungkidul AKBP Damus Asa, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan pesan yang bukan hanya berkaitan dengan tugas kepolisian, tetapi juga tentang bagaimana demokrasi di tingkat kalurahan harus dijaga bersama. Pilur bagi masyarakat mungkin hanya terlihat sebagai rangkaian kegiatan memilih seorang lurah. Namun di balik bilik suara, terdapat harapan, pilihan, kepentingan, bahkan dinamika sosial yang melibatkan warga dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pengamanan tidak boleh berhenti pada menjaga lokasi pemungutan suara.

Ada tugas yang lebih besar: memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, nyaman, bebas, dan tanpa tekanan.

Ketika Demokrasi Berlangsung di Tengah Masyarakat

Dalam arahannya, AKBP Damus Asa menegaskan bahwa Pilur merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat kalurahan yang harus dikawal agar berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan. Polri memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. “Kehadiran kita dalam melaksanakan giat pengamanan pemilihan lurah harus membawa dampak bagi masyarakat dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan damai,“ tegasnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kehadiran polisi di tengah proses Pilur bukan untuk menjadi bagian dari kontestasi, melainkan memastikan kontestasi berjalan sebagaimana mestinya. Di lapangan, setiap personel akan berhadapan dengan karakter wilayah yang berbeda-beda. Karena itu, mereka diminta memahami kondisi sosial, karakteristik wilayah, serta potensi kerawanan di lokasi penugasan masing-masing.

Netralitas Menjadi Harga Utama

Dalam pesta demokrasi, posisi aparat menjadi perhatian publik. Kapolres menekankan agar seluruh personel menjaga netralitas Polri, tidak memihak, tidak memberikan dukungan, dan tidak terlibat dalam kepentingan kelompok maupun calon lurah tertentu. Netralitas bukan sekadar slogan. Bagi aparat yang berada di lapangan, sikap tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap seluruh proses Pilur.

Sebab, ketika masyarakat melihat aparat berdiri di tengah dan melayani semua pihak secara adil, rasa aman akan tumbuh. Sebaliknya, keberpihakan sekecil apa pun berpotensi memunculkan persepsi dan persoalan baru.

Bukan Soal Banyaknya Personel

AKBP Damus Asa juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengamanan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya personel yang diterjunkan. Yang tak kalah penting adalah kesiapan, komunikasi, koordinasi, dan soliditas. Personel diminta aktif membangun komunikasi dengan panitia pemilihan serta para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.

Setiap perkembangan situasi dan informasi yang muncul di lapangan juga harus dilaporkan secara berjenjang serta dapat dipertanggungjawabkan. Pola tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini. Jika muncul potensi gangguan, langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu jalannya pemilihan.

Menjaga Pilihan, Menjaga Persaudaraan

Pada akhirnya, Pilur bukan sekadar tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak. Lebih dari itu, Pilur adalah bagian dari kehidupan masyarakat kalurahan yang para warganya akan kembali hidup berdampingan setelah proses pemilihan selesai.

Tetangga tetap menjadi tetangga. Keluarga tetap menjadi keluarga. Dan masyarakat tetap harus bekerja bersama membangun kalurahannya. Di titik inilah tugas pengamanan memiliki makna yang lebih luas. Polisi tidak hanya dituntut menjaga keamanan tempat pemungutan suara, tetapi juga ikut menciptakan suasana agar perbedaan pilihan tidak berubah menjadi perpecahan. Menutup arahannya, Kapolres Gunungkidul berpesan agar seluruh personel menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. “Tugas ini merupakan amanah. Laksanakan dengan penuh keikhlasan dan niatkan sebagai ibadah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,“ pesannya.

Pesan tersebut menjadi penutup apel sekaligus bekal bagi para personel yang bergeser menuju wilayah tugas masing-masing. Sebab ketika suara rakyat di tingkat kalurahan mulai menentukan arah kepemimpinan, yang sesungguhnya sedang dijaga bukan hanya sebuah proses pemilihan. Yang dijaga adalah rasa aman, kepercayaan masyarakat, dan persaudaraan warga Gunungkidul setelah pesta demokrasi usai. (Red)