Mengungkap asal-usul Pulutan, jejak Kademangan Wareng, kisah para lurah, sembilan padukuhan, tradisi agraris, hingga perubahan Pulutan menjadi kalurahan yang terus berkembang di era digital.

Gunungkidul TV – Kalurahan Pulutan merupakan salah satu wilayah yang termasuk di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di balik perkembangan wilayahnya saat ini, Pulutan memiliki perjalanan sejarah panjang yang berkaitan dengan para leluhur, perkembangan pemerintahan tradisional, pertanian, serta kuatnya budaya gotong royong masyarakat.

Awal Mula Kalurahan Pulutan

Menurut sejarah yang dipublikasikan Pemerintah Kalurahan Pulutan, wilayah Pulutan pada masa awal merupakan kawasan ladang dan belum banyak dihuni. Salah satu tokoh yang disebut sebagai leluhur awal yang tinggal di wilayah tersebut adalah Ki Ageng Wonosalam, yang dalam kisah setempat disebut masih bersaudara dengan Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Giring, yang dikenal sebagai murid Sunan Kalijaga.

Pada masa awal, kawasan tersebut dikenal dengan nama Ngasem Gede. Nama itu berkaitan dengan keberadaan pohon asem atau wit asem yang tumbuh di lingkungan tersebut. Seiring bertambahnya penduduk dan terbentuknya komunitas permukiman, wilayah ini kemudian berkembang menjadi sejumlah padukuhan.

Pulutan dalam Pemerintahan Tradisional

Sebelum menjadi pemerintahan desa/kalurahan seperti sekarang, wilayah Pulutan masih menjadi bagian dari sistem pemerintahan tradisional dan disebut berada dalam wilayah Kademangan Wareng. Dalam catatan sejarah Kalurahan Pulutan, Demang pertama di Wareng disebut Demang Wongso Drono. Pemerintahan kemudian mengalami beberapa pergantian tokoh hingga memasuki masa pemerintahan bekel.

Tokoh yang disebut sebagai Bekel pertama adalah Karto Dinoyo, yang kemudian dilanjutkan oleh Mas Bekel Wiryo Sentono. Setelah itu pemerintahan dilanjutkan oleh Mas Bekel Sastro Taruno, Mas Bekel Sastro Dimejo, dan Mas Bekel Niti Dikromo dari Sodo. Perubahan penting terjadi ketika pemerintahan kemudian dipimpin oleh seorang lurah. Niti Semito, putra Bekel Niti Dikromo, tercatat sebagai lurah pertama Pulutan. Dalam sejarah lokal Kalurahan Pulutan, Niti Semito disebut sebagai abdi dalem yang pernah membantu pembangunan pasanggrahan di Ambar Ketawang pada masa Sultan Hamengkubuwono VII. Ia kemudian diwisuda di Puro Pakualaman pada Kamis Pahing, 30 Oktober 1890 atau 16 Maulud 1308 H.

Asal Nama Pulutan

Nama Pulutan juga memiliki kaitan erat dengan kehidupan agraris masyarakat. Menurut sejarah resmi Kalurahan Pulutan, nama tersebut dikaitkan dengan hasil pertanian berupa padi ketan yang menghasilkan nasi pulen. Kata pulut dalam konteks tersebut kemudian menjadi bagian dari penamaan wilayah yang berkembang menjadi Pulutan.

Pertanian dengan demikian bukan hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga meninggalkan jejak dalam identitas dan nama wilayah.

Terbentuknya Sembilan Padukuhan di Kalurahan Pulutan

Pada masa pemerintahan Lurah Niti Semito, wilayah Pulutan disebut telah berkembang menjadi sembilan padukuhan, yaitu:

1. Padukuhan Pulutan
2. Padukuhan Semenrejo
3. Padukuhan Glodogan
4. Padukuhan Ngaliyan
5. Padukuhan Walikan
6. Padukuhan Butuh
7. Padukuhan Temu
8. Padukuhan Karangasem
9. Padukuhan. Praon

Nama-nama padukuhan tersebut memiliki cerita dan sejarah masing-masing. Sebagian dikaitkan dengan nama leluhur, tokoh yang pertama kali tinggal di wilayah tersebut, maupun peristiwa yang berkembang dalam cerita masyarakat. Keberadaan sembilan padukuhan inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas sosial dan pemerintahan Pulutan.

Perjalanan Pemerintahan Pulutan

Seiring perubahan sistem pemerintahan, Pulutan bertransformasi dari wilayah yang sebelumnya mengenal sistem kademangan dan bekel menjadi pemerintahan desa yang dipimpin lurah.

Catatan resmi Kalurahan Pulutan mencatat sejumlah lurah yang pernah memimpin wilayah tersebut:

• Niti Semito/Sumiran, menjabat selama tiga windu.
• Sastro Semito, menjabat selama dua windu.
• Setro Wiryo, menjabat selama tiga windu.
• Karyo Pawiro.
• Suwardi.
• Sukaryono, menjabat dua periode, 1995–2005 dan 2005–2013.
• Tri Untaro, menjabat satu periode, 2013–2019
• Rusmiyanto, S.IP, mulai menjabat 31 Desember 2019 hingga 31 Desember 2027.

Pada era pemerintahan modern, penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi menggunakan struktur demang maupun bekel. Pemerintahan dilaksanakan oleh lurah bersama pamong kalurahan, sementara dukuh membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di masing-masing padukuhan.

Dari Nama Desa Menjadi Kalurahan

Dalam perkembangan tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, istilah desa kemudian digunakan dalam konteks kalurahan, dengan lurah sebagai kepala pemerintahan kalurahan. Pulutan terus membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pemerintah Kalurahan juga telah mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sarana pengelolaan data, informasi, berita desa, potensi wilayah, serta mendukung percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen pemerintahan juga menunjukkan bahwa Kalurahan Pulutan terus memperkuat kelembagaan masyarakat, termasuk Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan dan pembangunan di tingkat kalurahan.

Perkembangan Infrastruktur dan Pertanian

Perkembangan Pulutan tidak dapat dilepaskan dari sektor pertanian. Kondisi wilayah yang memiliki sejarah sebagai kawasan agraris membuat pertanian tetap menjadi salah satu bagian penting kehidupan masyarakat. Salah satu infrastruktur penting adalah Dam Pulutan. Berdasarkan keterangan Lurah Pulutan yang dikutip DPRD DIY pada 2025, bendung tersebut dibangun pada 1948 dan terakhir direvitalisasi pada 1971. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting bagi pengelolaan pertanian masyarakat.

Namun, perkembangan pertanian juga menghadapi tantangan. Saluran irigasi dan kondisi sungai menghadapi persoalan kekeringan, bahkan disebut dapat mengalami kondisi tanpa hujan hingga sekitar empat bulan. Persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Komisi C DPRD DIY bersama instansi terkait pada September 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjalanan pembangunan Pulutan bukan hanya mengenai pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat dan pemerintah kalurahan mempertahankan produktivitas pertanian di tengah tantangan lingkungan dan ketersediaan air.

Memasuki Era Transparansi dan Digitalisasi

Perkembangan Pulutan semakin terlihat dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kalurahan telah melakukan publikasi APBKal dan realisasi APBKal sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pada Februari 2026, misalnya, Pemerintah Kalurahan Pulutan mempublikasikan APBKal Tahun Anggaran 2026 sekaligus realisasi APBKal Tahun Anggaran 2025 melalui pemasangan banner informasi publik.

Langkah tersebut memperlihatkan perubahan pola pemerintahan dari model administrasi tradisional menuju pemerintahan yang semakin terbuka, terdokumentasi, dan memanfaatkan teknologi informasi.

Kalurahan Pulutan Desa Hari Ini

Pulutan kini bukan lagi sekadar kawasan yang dahulu dikenal sebagai ladang dan permukiman awal di sekitar Ngasem Gede. Pulutan telah berkembang menjadi sebuah kalurahan dengan pemerintahan, kelembagaan masyarakat, infrastruktur, pelayanan publik, serta potensi ekonomi yang terus dikembangkan. Di satu sisi, masyarakat tetap mempertahankan warisan sejarah dan budaya leluhur melalui kehidupan sosial, tradisi, dan gotong royong. Di sisi lain, pemerintahan kalurahan bergerak mengikuti perkembangan zaman melalui digitalisasi pelayanan, keterbukaan anggaran, penguatan kelembagaan, serta pembangunan infrastruktur.

Perjalanan Pulutan memperlihatkan sebuah proses panjang yakni dari kawasan ladang, menjadi permukiman, berkembang dalam sistem kademangan dan bekel, kemudian menjadi desa dan kini menjadi kalurahan yang terus berbenah. Sejarah tersebut menjadi modal penting bagi Pulutan untuk menatap masa depan. Identitas agraris, sejarah para leluhur, budaya gotong royong, dan semangat pembaruan pemerintahan menjadi bagian yang saling melengkapi dalam membangun Pulutan sebagai kalurahan yang semakin maju tanpa meninggalkan akar sejarahnya.

Catatan Sumber: Sejarah utama dalam tulisan ini mengacu pada publikasi resmi Pemerintah Kalurahan Pulutan, khususnya bagian Sejarah Kalurahan Pulutan. Data mengenai perkembangan pemerintahan, digitalisasi, transparansi anggaran, serta persoalan pertanian dan irigasi diperkuat dengan dokumen dan publikasi pemerintah terkait. (Red)