Gunungkidul TV – Pagi di pesisir pantai selatan Gunungkidul selalu punya cerita. Debur ombak yang tak pernah lelah, deretan kendaraan wisatawan yang perlahan memasuki kawasan pantai, hingga tangan-tangan petugas yang dulu akrab dengan karcis kertas dan uang tunai. Namun kini, di tengah geliat itu, sebuah perubahan besar tengah disiapkan sunyi, tapi pasti.

Di bawah kepemimpinan Bupati Endah Subekti Kuntariningsih, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai menapaki babak baru dalam tata kelola pariwisata. Sebuah langkah yang mungkin tak kasat mata bagi sebagian orang, tetapi berdampak besar yakni transformasi menuju sistem pembayaran retribusi wisata berbasis non tunai atau cashless.

Langkah ini bukan sekadar mengikuti tren digital. Ia lahir dari denyut aspirasi masyarakat tentang keinginan akan sistem yang lebih transparan, praktis, dan bebas dari celah kebocoran. Dalam sebuah forum strategis, pemerintah daerah bersama perangkat terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Komunikasi dan Informatika duduk bersama, merumuskan peta jalan (roadmap) menuju sistem yang lebih modern dan akuntabel.

Di ruang-ruang diskusi itulah, masa depan pariwisata Gunungkidul mulai digambar ulang. “Ini bukan hanya soal teknologi, tapi tentang kepercayaan,” kira-kira begitu semangat yang ingin ditegaskan. Bahwa setiap rupiah yang dibayarkan wisatawan akan tercatat, terkelola, dan kembali untuk pembangunan daerah. Transformasi ini juga menjanjikan perubahan pada pengalaman wisatawan. Tak ada lagi antrean panjang karena transaksi tunai, tak ada kebingungan soal kembalian. Semua serba cepat, praktis, dan efisien cukup dengan satu sentuhan.

Sebagai langkah awal, kawasan Pantai Baron dipilih menjadi panggung uji coba. Mulai awal April 2026, sistem pembayaran retribusi di sana ditargetkan sepenuhnya cashless. Sebuah langkah berani, mengingat Pantai Baron merupakan salah satu gerbang utama wisata pesisir Gunungkidul.

Namun perjalanan menuju digitalisasi tak selalu mulus.

Di balik optimisme, ada tantangan nyata yang harus ditaklukkan. Infrastruktur menjadi kunci. Dari total Tempat Pemungutan Retribusi (TPR), baru dua yang benar-benar siap sepenuhnya. Sekitar sepuluh lainnya berada dalam kondisi ’cukup siap’, sementara sisanya masih membutuhkan sentuhan mulai dari akses listrik, jaringan internet, hingga perangkat pendukung.

Tantangan itu tak dihindari, justru dipetakan dengan rinci. Pemerintah daerah memilih untuk melangkah bertahap, memastikan setiap titik siap sebelum sistem diberlakukan secara menyeluruh. Sebab digitalisasi bukan sekadar memasang alat, tetapi membangun ekosistem.

Di sinilah komitmen diuji.

Transformasi ini bukan hanya soal mengganti uang tunai dengan kode QR atau kartu digital. Ia adalah tentang mengubah cara pandang dari pengelolaan manual menuju sistem berbasis data, dari kebiasaan lama menuju budaya transparansi. Gunungkidul, dengan segala pesona alamnya, kini tengah bersiap menambahkan satu daya tarik baru: tata kelola wisata yang modern dan terpercaya.

Dan mungkin suatu hari nanti, saat wisatawan menikmati panorama laut selatan sambil memindai pembayaran di gerbang masuk, mereka tak hanya merasakan keindahan alam tetapi juga kemajuan sebuah daerah yang berani bertransformasi. (Red)