Bukan Sekadar Mengejar Wisatawan, Tujuh Pilar Ini Menawarkan Cara Baru Membaca Arah Pembangunan Pariwisata.

Gunungkidul TV — Apa yang membuat sebuah desa layak disebut sebagai desa wisata? Apakah cukup karena memiliki panorama alam yang indah? Karena wisatawan datang silih berganti? Atau karena perputaran ekonomi masyarakat meningkat?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika pariwisata tidak lagi sekadar dipandang sebagai aktivitas perjalanan dan rekreasi. Di banyak daerah, pariwisata telah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, hingga upaya menjaga lingkungan. Namun di balik geliat tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pembangunan pariwisata benar-benar memberikan manfaat secara utuh bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya?

Dari ruang pemikiran itulah gagasan Sapta Karya Pariwisata Indonesia hadir. Konsep yang digagas I Nengah Rata Artana bersama tim pengembang ini berkembang dari pengalaman pendampingan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta praktik pengembangan destinasi wisata sejak 2019. Gagasannya kemudian dibawa ke berbagai ruang perjumpaan mulai dari road show, seminar, study sharing hingga pendampingan di sejumlah desa dan destinasi wisata.

Desa Wisata Bugisan di Klaten, Ekowisata Giri Kerthi di Buleleng, Desa Buahan di Tabanan, Gunungkidul, hingga sejumlah lokasi lainnya menjadi bagian dari perjalanan pengembangan dan diskusi konsep tersebut.

Dari Kebijakan Menuju Realitas Desa

Pembangunan pariwisata selama ini telah memiliki berbagai regulasi dan pedoman. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Tetapi setiap desa memiliki karakter yang berbeda.

Ada desa yang memiliki kekayaan budaya. Ada yang bertumpu pada panorama alam. Ada yang mengembangkan agrowisata, ekowisata, kuliner, kerajinan, hingga pengalaman hidup masyarakat sebagai daya tarik wisata. Karena itu, diperlukan cara pandang yang tidak hanya melihat pariwisata dari angka kunjungan.

Sapta Karya Pariwisata Indonesia ditawarkan sebagai kerangka berpikir atau pisau analisis, bukan sebagai regulasi dan bukan pula sebagai pengganti kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah membantu melihat pembangunan pariwisata secara lebih menyeluruh: bagaimana masyarakat dilibatkan, bagaimana budaya dirawat, bagaimana tata kelola dijalankan, bagaimana manfaat ekonomi dibagi, dan bagaimana lingkungan tetap dipertahankan.

Tujuh Pilar, Satu Arah

Sapta Karya Pariwisata Indonesia dibangun melalui tujuh pilar. Pertama, Pariwisata Berbudaya. Pariwisata tidak boleh membuat masyarakat kehilangan identitasnya. Budaya dan kearifan lokal bukan sekadar ornamen untuk dipertontonkan kepada wisatawan, melainkan bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu dihormati dan diwariskan.

Kedua, Pariwisata Bermufakat. Pengembangan destinasi membutuhkan ruang dialog. Pemerintah, masyarakat, pengelola, pelaku usaha, komunitas hingga akademisi perlu duduk bersama sehingga keputusan tidak hanya lahir dari satu pihak. Ketiga, Pariwisata Berintegritas.

Tata kelola menjadi fondasi penting. Transparansi, akuntabilitas, etika dan kepentingan publik harus menjadi bagian dari pengelolaan destinasi. Keempat, Pariwisata Bergotong Royong.

Desa wisata pada dasarnya bukan milik satu kelompok. Semangat kolaborasi menjadi penting agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kelima, Pariwisata Berkeadilan. Pertumbuhan pariwisata idealnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Masyarakat lokal harus mendapatkan ruang dan manfaat yang proporsional dari aktivitas wisata.

Keenam, Pariwisata Berkualitas. Jumlah wisatawan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas pengalaman, pelayanan, kelembagaan, produk wisata serta manfaat ekonomi menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Ketujuh, Hijau Berkelanjutan. Destinasi wisata tidak mungkin terus tumbuh apabila lingkungan sebagai modal utamanya justru rusak. Karena itu, daya dukung alam, konservasi dan keberlanjutan harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.

Tujuh pilar tersebut pada akhirnya bertemu pada satu pertanyaan besar yakni Pariwisata ini dibangun untuk siapa dan akan diwariskan dalam kondisi seperti apa kepada generasi berikutnya?

Desa Wisata Bukan Sekadar Tempat untuk Berfoto

Fenomena desa wisata di Indonesia berkembang semakin pesat. Namun, perkembangan tersebut juga membawa tantangan. Ketika sebuah destinasi semakin populer, muncul kebutuhan terhadap infrastruktur, pelayanan, tata kelola, promosi, pengelolaan sampah, konservasi lingkungan, hingga pembagian manfaat ekonomi. Di sinilah pendekatan Sapta Karya menjadi menarik untuk ditempatkan sebagai instrumen refleksi.

Sebuah desa dapat saja memiliki jumlah kunjungan tinggi. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi? Apakah mereka menjadi pelaku utama atau hanya penonton? Apakah budaya lokal semakin hidup atau justru berubah menjadi sekadar komoditas? Apakah pendapatan pariwisata terdistribusi secara adil? Apakah lingkungan tetap terjaga?

Dan apakah kelembagaan desa wisata mampu bertahan ketika tren wisata berubah? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang membuat pembangunan desa wisata membutuhkan perspektif yang lebih luas daripada sekadar promosi.

Dari Lapangan, Masuk ke Ruang Akademik

Menariknya, Sapta Karya Pariwisata Indonesia tidak hanya berkembang dalam forum diskusi dan pendampingan. Konsep ini juga mulai mendapatkan perhatian dalam kajian akademik. Salah satunya melalui penelitian mengenai implementasi Sapta Karya Pariwisata di Desa Wisata Bugisan, Klaten, yang mengaitkannya dengan penguatan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat, pelestarian budaya, pengembangan ekonomi lokal dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Sementara itu, implementasi dan study sharing di Ekowisata Giri Kerthi, Buleleng, menjadi contoh bagaimana gagasan tersebut dibawa ke ruang praktik pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. Perjalanan tersebut memperlihatkan satu hal penting: gagasan tentang pembangunan pariwisata tidak selalu lahir dari meja birokrasi.

Ia juga dapat tumbuh dari pengalaman masyarakat, ruang akademik, komunitas, praktisi, serta proses panjang membaca persoalan yang terjadi di lapangan. Bagaimana dengan Gunungkidul? Bagi Gunungkidul, diskursus semacam ini tentu menarik.

Kabupaten dengan kekayaan alam, budaya dan bentang pesisir yang luar biasa ini memiliki banyak desa yang sedang maupun telah mengembangkan potensi wisata. Pantai, gua, kawasan karst, desa budaya, kuliner, pertanian, kesenian hingga berbagai aktivitas ekonomi kreatif menjadi modal besar pengembangan pariwisata. Tetapi semakin besar potensi wisata, semakin besar pula tanggung jawab pengelolaannya.

Promosi yang berhasil mendatangkan wisatawan harus berjalan beriringan dengan kesiapan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus berdampingan dengan pemerataan. Eksploitasi potensi alam harus dibatasi oleh kesadaran konservasi. Sementara modernisasi destinasi tidak boleh membuat identitas lokal menghilang.

Dalam konteks inilah tujuh pilar Sapta Karya dapat menjadi bahan diskusi menarik untuk melihat kembali perjalanan pembangunan pariwisata Gunungkidul. Bukan untuk mencari siapa yang paling benar. Melainkan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih penting: sudah sejauh mana pariwisata benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat, budaya dan lingkungan?

Sebuah Gagasan yang Masih Terbuka

Sebagai sebuah gagasan ilmiah dan independen, Sapta Karya Pariwisata Indonesia tentu masih terbuka untuk diuji, dikritisi, dibandingkan dan disempurnakan. Justru di situlah nilai sebuah gagasan. Ia tidak berhenti ketika diperkenalkan, tetapi terus berkembang ketika bertemu dengan pengalaman dan realitas di lapangan. Apabila ke depan konsep tersebut semakin banyak diteliti, didiskusikan, diterapkan dan dituangkan dalam karya akademik maupun buku, bukan tidak mungkin Sapta Karya Pariwisata Indonesia menjadi salah satu perspektif yang ikut memperkaya diskursus pembangunan desa wisata di Indonesia.

Pada akhirnya, masa depan pariwisata bukan hanya tentang berapa banyak orang datang. Lebih jauh dari itu, tentang apa yang mereka tinggalkan, apa yang masyarakat dapatkan, apa yang tetap lestari, dan apa yang bisa diwariskan. Sebab desa wisata yang benar-benar hidup bukanlah desa yang hanya ramai ketika wisatawan datang. Melainkan desa yang masyarakatnya tetap berdaya, budayanya tetap bernyawa, ekonominya tumbuh, tata kelolanya sehat, dan alamnya tetap mampu tersenyum untuk generasi berikutnya.

Sapta Karya Pariwisata Indonesia mungkin baru sebuah gagasan. Tetapi dari sebuah gagasan, perubahan cara pandang bisa dimulai. (Red)